hallo sobat kunjungi dan baca donk blog saya yang jadul dan elek ini

6 August 2008 | www.blogberita.net | Pelanggan RSS gratis»

Sekitar 80 persen wartawan di Indonesia diduga tidak pernah membaca kode etik jurnalistik. “Banyak wartawan yang tidak tahu Undang-Undang Pers,” kata Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers Abdullah Alamudi.

Hal itu, menurut dia, sering kali menimbulkan pelanggaran jurnalistik. Masyarakat diminta menegur wartawan dan perusahaan media yang melanggar.

Abdullah mengaku komisinya menerima sekitar 20 pengaduan masyarakat setiap bulan. “Umumnya soal pencemaran nama baik.”Ke depan, seluruh wartawan Indonesia disertifikasi. “Mekanismenya sedang kami bahas,” katanya. [Koran Tempo edisi 4 Agustus 2008]

Berikut Blog Berita mengutip dari Dewan Pers isi kode etik wartawan [setelah direvisi] yang disepakati 29 organisasi profesi wartawan pada 14 Maret 2006. Kode etik ini berlaku secara umum bagi wartawan Indonesia. Sementara setiap organisasi wartawan juga punya kode etik masing-masing.

Kode Etik Jurnalistik

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1
Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran
a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2
Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran
Cara-cara yang profesional adalah:
a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
b. menghormati hak privasi;
c. tidak menyuap;
d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3
Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran
a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4
Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran
a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5
Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran
a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6
Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran
a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7
Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran
a. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
d. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8
Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran
a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9
Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran
a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10
Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran
a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11
Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran
a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

• Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers.
• Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

BLOG BERITA: Selain masalah amplop [suap], kasus pelanggaran etika yang paling sering dilakukan wartawan dan media adalah plagiat. Sering wartawan menjiplak bulat-bulat artikel hasil liputan wartawan lain dan mengirimkannya ke redaksi seolah-olah sebagai karyanya sendiri. Wartawan juga sering memakai foto hasil jepretan orang lain tanpa menuliskan kredit foto atau hak cipta si fotografer, bahkan tak jarang si wartawan berani membuatkan kredit foto atas namanya sendiri.

Redaktur media, terutama koran-koran daerah, hampir setiap hari mengutip berita dari situs Internet seperti Detikcom tanpa menuliskan sumber kutipannya Detikcom, melainkan cuma dibuat “Int” [singkatan dari Internet] atau “Dtc” [konon singkatan dari Detikcom] — padahal redaksi Detikcom sendiri sudah pernah menegaskan bahwa media online itu tidak pernah punya singkatan Dtc. Kasusnya berbeda dengan singkatan kantor berita AFP dan AP yang memang merupakan inisial resmi.

Khusus dalam hal kutip-mengutip ini aku melihat secara umum blogger lebih beretika ketimbang media konvensional; blogger biasanya patuh menuliskan sumber kutipan plus tautan ke media sumber bila ada tautan Internetnya.

3 April 2007 | www.blogberita.net | Pelanggan RSS gratis»

Berapa sih gaji wartawan? Sok-sokan pula tolak amplop.

Jarar Siahaan; Balige; Blog Berita

Kawan, apakah engkau termasuk salah satu dari kelompok wartawan yang kerap berkampanye anti-amplop itu? Jadi kau juga pernah sibuk menempel stiker, bikin penelitian, dan berbicara di seminar bahwa amplop itu haram? Apa yang kaulakukan itu sebetulnya mulia, kawan. Tapi bagaimana wartawan kampungan seperti aku ini bisa percaya begitu saja kalau kau tidak lebih dulu memberi contoh?

Oh bukan, bukan itu, kau tak perlu berpura-pura menolak amplop dalam temu pers. Begini saja: Mulai hari ini, setiap meliput atau bertemu narasumber, kaupakailah sebuah pin kecil di dadamu dengan tulisan AKU WARTAWAN ANTI-AMPLOP, ANTI-SUAP, ANTI-SEGALA PEMBERIAN. Atau kalau kau sering memakai rompi dan topi, sekalian saja tuliskan di situ. Berapalah biaya sablon untuk itu, gajimu kan besar. Betul, begitulah caramu berkampanye mulai saat ini, agar lebih meyakinkan dan sedap dipandang mata.

Tapi ingat, pakailah pin itu selamanya, dan jangan diam-diam bermain proyek. Entah proyek apa pun, jangan, tetap itu bisa menjadi suap. Termasuk juga pemberian fasilitas dari narasumber harus kautolak, seperti dibawa naik bus wisata sambil meliput atau bermalam di hotel. Sebab, kode etikmu jelas mengharamkan itu. Apa? Engkau lupa kode etikmu sendiri? Simaklah biar kubacakan:

Wartawan dilarang menerima sogok dalam bentuk apapun — uang, barang, atau fasilitas lain — yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi wartawan menjalankan tugasnya.

Jadi mulai hari ini kau hanya boleh memperoleh uang dari honor beritamu. Bahkan kalau ada narasumber singgah di rumahmu dan memberi anakmu sejumlah uang, kau harus mengembalikannya, sebab itu bisa dikategorikan “secara tidak langsung dapat mempengaruhi wartawan menjalankan tugas.”

Aku? Jangan dong tuntut aku melakukan hal yang sama. Aku kan bukan anggota ososiasi wartawan seperti dirimu. Lagipula aku ini wartawan freelance yang menulis lewat blog. Dan aku tidak mau munafik; karena tak ada lagi yang menggajiku sekarang, maka kalau ada orang mentraktirku makan atau memberiku uang karena ia senang membaca tulisanku, terus-terang aku akan terima dengan senang hati. Bahkan bukan cuma dari narasumber, dari siapa pun aku mau menerima bantuan, sebab itulah di blog ini kucantumkan nomor rekening bank, siapa tahu ada orang yang berbaik hati menyalurkan donasi. Tapi kalau ada yang mencoba-coba membayarku untuk merekayasa berita seperti keinginannya, kupastikan kepadamu bahwa aku akan menolak pemberiannya.

Baiklah kawan, selamat berkampanye kembali. Jangan lupa: Pakailah pinnya sambil membusungkan dada. [www.blogberita.com]

Istilah jurnalis dan wartawan di Indonesia

Istilah jurnalis baru muncul di Indonesia setelah masuknya pengaruh ilmu komunikasi yang cenderung berkiblat ke Amerika Serikat. Istilah ini kemudian berimbas pada penamaan seputar posisi-posisi kewartawanan. Misalnya, "redaktur" menjadi "editor."

Pada saat Aliansi Jurnalis Independen berdiri, terjadi kesadaran tentang istilah jurnalis ini. Menurut aliansi ini, jurnalis adalah profesi atau penamaan seseorang yang pekerjaannya berhubungan dengan isi media massa. Jurnalis meliputi juga kolumnis, penulis lepas, fotografer, dan desain grafis editorial. Akan tetapi pada kenyataan referensi penggunaannya, istilah jurnalis lebih mengacu pada definisi wartawan.

Sementara itu wartawan, dalam pendefinisian Persatuan Wartawan Indonesia, hubungannya dengan kegiatan tulis menulis yang di antaranya mencari data (riset, liputan, verifikasi) untuk melengkapi laporannya. Wartawan dituntut untuk objektif, hal ini berbeda dengan penulis kolom yang bisa mengemukakan subjektivitasnya.

[sunting] Asal dan ruang lingkup istilah jurnalis

Dalam awal abad ke-19, jurnalis berarti seseorang yang menulis untuk jurnal, seperti Charles Dickens pada awal karirnya. Dalam abad terakhir ini artinya telah menjadi seorang penulis untuk koran dan juga majalah.

Banyak orang mengira jurnalis sama dengan reporter, seseorang yang mengumpulkan informasi dan menciptakan laporan, atau cerita. Tetapi, hal ini tidak benar karena dia tidak meliputi tipe jurnalis lainnya, seperti kolumnis, penulis utama, fotografer, dan desain editorial.

Tanpa memandang jenis media, istilah jurnalis membawa konotasi atau harapan keprofesionalisme dalam membuat laporan, dengan pertimbangan kebenaran dan etika.